Pentingnya Pemeriksaan Kinerja Pemerintah dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas
Pemeriksaan kinerja pemerintah merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Melalui pemeriksaan kinerja, dapat diketahui sejauh mana kinerja pemerintah dalam menjalankan tugasnya serta sejauh mana kepatuhan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku.
Menurut Ahli Tata Kelola Pemerintahan, Prof. Dr. Emil Salim, “Pemeriksaan kinerja pemerintah merupakan salah satu instrumen yang efektif dalam menilai kinerja pemerintah dan mengukur sejauh mana pemerintah menjalankan tugasnya dengan baik.” Hal ini juga sejalan dengan pendapat Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, yang menyatakan bahwa “Pemeriksaan kinerja pemerintah sangat penting dalam memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan dan program-program yang dijalankan.”
Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan bersih. Dengan adanya pemeriksaan kinerja pemerintah, maka akan tercipta transparansi dalam pengelolaan keuangan negara serta akan meminimalisir terjadinya penyelewengan dan korupsi.
Pemeriksaan kinerja pemerintah juga menjadi salah satu bentuk kontrol masyarakat terhadap pemerintah. Dengan adanya pemeriksaan kinerja, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana pemerintah telah menjalankan tugasnya dan sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan.
Dalam konteks Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pemeriksaan kinerja pemerintah. Menurut Ketua BPK, Agung Firman Sampurna, “Pemeriksaan kinerja pemerintah dilakukan secara independen dan obyektif guna memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara.”
Dengan demikian, pentingnya pemeriksaan kinerja pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tidak bisa dipandang remeh. Pemerintah harus selalu siap untuk diperiksa dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan program yang dijalankan demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transparan.