Hasil audit daerah Pontianak baru-baru ini telah menyoroti beberapa masalah yang perlu segera diatasi. Langkah-langkah untuk perbaikan lebih lanjut harus segera diimplementasikan demi kemajuan kota ini.
Menurut Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Barat, John Doe, hasil audit tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pengelolaan keuangan daerah dengan peraturan yang berlaku. “Kami menemukan beberapa temuan yang menjadi perhatian serius, seperti penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan dan adanya potensi kerugian negara,” ujar John Doe.
Salah satu langkah yang perlu segera dilakukan adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Budget Analysis (IBA), Jane Smith, “Transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci utama dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran dan korupsi di tingkat daerah.”
Selain itu, perlu juga dilakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern yang ada. Menurut Ahli Tata Kelola Pemerintahan, Ahmad Bin, “Sistem pengendalian intern yang baik akan membantu dalam mengidentifikasi dan mencegah terjadinya risiko-risiko yang dapat merugikan keuangan daerah.”
Tak hanya itu, penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Menurut Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Budi Santoso, “Partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran daerah akan membantu dalam menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.”
Dengan langkah-langkah perbaikan yang tepat dan konsisten, diharapkan ke depan pengelolaan keuangan daerah Pontianak dapat lebih baik lagi. Semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, perlu bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut.