Transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah Pontianak merupakan dua hal yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Namun, sejauh mana keduanya diterapkan di Pontianak?
Menurut Bambang, seorang pakar ekonomi dari Universitas Tanjungpura, transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah Pontianak masih perlu ditingkatkan. “Keterbukaan informasi terkait anggaran dan pengelolaan keuangan daerah masih belum optimal sehingga sulit bagi masyarakat untuk memantau dan mengawasi penggunaan uang negara,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Pemantau Pembangunan (LPP) pada tahun lalu. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa hanya 30% masyarakat Pontianak yang merasa puas dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.
Sementara itu, Walikota Pontianak, Sutarmidji, berjanji untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Menurutnya, dengan adanya transparansi dan akuntabilitas yang baik, maka akan menciptakan pemerintahan yang bersih dan dapat dipercaya oleh masyarakat.
Namun, implementasi dari janji tersebut masih menjadi pertanyaan besar. Beberapa kasus korupsi yang terjadi di Pontianak belakangan ini menunjukkan bahwa masih ada kelemahan dalam sistem pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah.
Untuk itu, perlu adanya keterlibatan aktif dari masyarakat dalam mengawasi dan memantau penggunaan uang negara oleh pemerintah daerah. Seperti yang dikatakan oleh Mawar, seorang aktivis anti korupsi, “Masyarakat harus proaktif dalam menuntut transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah agar bisa mencegah terjadinya korupsi.”
Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah Pontianak masih memiliki ruang untuk ditingkatkan. Melalui kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan LSM, diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.